4. Berjuang di Kalangan Politik
Politik hakekatnya adalah memimpin rakyat. Sejak kuliah di STOVIA Ki Hadjar Dewantara mulai berjuang di kalangan politik. Beliau masuk menjadi anggota Boedi Oetomo yaitu Perkumpulan Pergerakan Kebangsaan yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Soetomo pada tahun 1908. Ki Hadjar Dewantara ditugasi sebagai bagian propaganda.
 |
| Gambar: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta |
Setelah keluar dari STOVIA pada tahun 1912 Ki Hadjar Dewantara mendirikan Indische Partij. Namun karena partainya bertujuan Indonesia Merdeka maka tidak memperoleh ijin dari pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya beliau menjadi ketua Sarikat Islam Cabang Bandung.
Pada tahun 1913 Ki Hadjar Dewantara bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker (Tiga Serangkai) mendirikan Komite Bumiputera. Ketiganya bermaksud memprotes rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda secara besar-besaran di Indonesia dengan memungut biaya dari rakyat secara paksa. Komite juga menuntut diadakannya Parlemen di Indonesia.
Berturut-turut Tiga Serangkai itu melancarkan kritik pedas kepada Pemerintah Belanda berupa karangan yang dimuat di majalah De Express. Ki Hadjar Dewantara menulis kritik dengan judul "Als Ik Eens Nrderlander Was" (Andaikata Aku Orang Belanda). Dalam tulisan itu diungkapkan dalam bahasa Belanda yang secara singkat isinya: Andaikata aku orang Belanda, aku akan merasa malu kalau untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan bangsaku harus memungut biaya secara paksa dari rakyat jajahanku yang bodoh, miskin dan terbelakang.
Karena tulisannya itu Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 18 Agustus 1913 ditangkap dan dipenjara (diinternir) di Bangka. Atas permintaan dan dengan kesanggupan untuk membiayai sendiri, Ki Hadjar Dewantara diasingkan (dieksternir) ke Nederland mulai 6 September 1913 hingga 6 September 1919.
Pada tahun 1942 (masa pendudukan Jepang) Ki Hadjar Dewantara bersama Bung Karno, Bung Hatta dan KH. Moh. Mansyur (Empat Serangkai) membentuk Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Melalui PUTERA ini Empat Serangkai mengumpulkan pemuda-pemuda Indonesia yang berlatih perang dengan menggunakan fasilitas pemerintah jepang di Indonesia. Melalui latihan itu akhirnya PUTERA dimanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Pada 29 April 1945 Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Melalui Badan itu Ki Hadjar Dewantara dapat menyalurkan jiwa, semangat dan nilai-nilainya di dalam membela rakyat menuju kemerdekaan. BPUPKI dan PPKI berhasil menyusun Pancasila, UUD 1945 dan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama (19 Agustus 1945 – 15 November 1945). Diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung RI (23 Maret 1947). Diangkat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam di Sekolah Rakyat (Dasar). Menjadi anggota DPR RIS pada tanggal 17 Agustus 1950, kemudian DPRS RI sampai 1 April 1954 (mengundurkan diri).
Melalui perjuangan di bidang politik, Ki Hadjar Dewantara dapat menanamkan konsepsinya antara lain tentang ekonomi kerakyatan, hubungan kekeluargaan, demokrasi dan pimpinan kebijaksanaan di samping wawasan Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan dan kebudayaan. Atas jasa-jasanya dalam perjuangan politik Ki Hadjar Dewantara mendapat beberapa penghargaan:
Tanggal 8 Maret 1955 ditetapkan Pemerintah RI sebagai Perintis Kemerdekaan.
Pada saat wafatnya 26 April 1959 dimakamkan dengan Upacara Kenegaraan sebagai Perwira Tinggi Anumerta.
Pada tanggal 28 November 1959 ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dengan mendapat anugerah Rumah Pahlawan.
Pada tanggal 17 Agustus 1960 dianugerahi Bintang Maha Putera Kelas 1 dan tanggal 20 Mei 1961 menerima tanda Satya Lencana Kemerdekaan.
0 Komentar